dewan pers serta lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk) sedang mempersiapkan pedoman pemberitaan saksi dan korban kepada jurnalis, makanya jurnalis diharapkan hapal rambu-rambu saat menjadikan saksi dan korban dijadikan narasumber.
dewan pers dan lpsk berencana memesan nota kesepakatan agar menyusun draf pedoman peliputan selama rangka perlindungan saksi serta korban, kata ketua komisi hukum dewan pers yosep adi prasetyo, dalam dialog soal penyusunan kode etik jurnalistik berperspektif perlindungan saksi serta korban, pada jakarta, jumat.
saat ini, lanjut dia, masih banyak jurnalis dan belum kenal rambu-rambu ketika hendak menjadikan saksi juga korban dibuat narasumber, padahal mesti perlakuan khusus pada narasumber yang berstatus dibuat korban dan saksi.
kalau tak, sewaktu-waktu jiwa mereka bisa terancam akibat pemberitaan, katanya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, tidak kehadiran mekanisme peliputan dan detail saksi dan korban ingin rentan dieksploitasi, bagus dengan tersangka maupun wartawan.
jika nota kesepakatan sudah selesai, dewan pers lalu hendak mengeluarkan pedoman yang mesti dipatuhi seluruh jurnalis. oleh karenanya, apabila banyak yang melanggar,
maka ingin kami berikan teguran. bila usah, kami akan mengundang pemilik media, papar yosep.
oleh sebab itu, dirinya harapkan pedoman tersebut juga merupakan referensi terhadap saksi juga korban ketika dimintai wawancara oleh jurnalis. saksi maupun korban harus
menjamin kebebasan mengakses info. sebab ada persentasi dalam pengadilan dan memerlukan intervensi jurnalis, paparnya.
ketua lpsk abdul haris semendawai, menyampaikan saat ini pihaknya sedang menyusun apa isi nota kesepakatan dengan dewan pers. apakah sifatnya publik serta dan menyangkut hal-hal teknis lain, jelasnya.
selain melalui dewan pers, tutur dia, lpsk dan berencana memesan nota kesepakatan melalui komisi penyiaran indonesia, komisi info pusat, juga sederat lembaga yang berkaitan dengan pemberitaan lain.
lpsk memandang keberadaan nota kesepakatan mau memberi jalan tengah diantara menghormati kebebasan pers serta apa melindungi saksi dan korban untuk tetap optimal. pengalaman dalam pilihan negara, ketika terjadi perbedaan penafsiran, bagian saksi serta korban segera membawa ke pengadilan, katanya.
komisioner komisi penyiaran indonesia, idy muzayyad menambahkan, banyak penentu dan memesan perusahaan media memiliki porsi lebih pada memberitakan saksi juga korban. ideologi media, orientasi, jadwal, regulasi, kode etik, kompetensi, sensor mandiri, dan sikap umum, sangat berpengaruh terhadap pemberitaan, ujar idy.