masyarakat telematika indonesia (mastel) mendukung keputusan pengadilan tata upaya-upaya negara jakarta yang menyatakan hasil audit badan pengawasan keuangan dan pembangunan atas kerugian negara yang dihitung sebesar rp1,3 trilun, tak sah ataupun cacat hukum.
kami bersyukur, menyambut gembira juga mengapreasi hakim ptun dan telah menentukan, dengan begini daripada sini kami optimis bahwa perkara ini dapat kelar tidak ada pelanggaran hukum, papar eddy thoyib, direktur mastel indonesia selama jakarta, kamis.
sebelumnya, rabu (1/2), hakim pengadilan tata usaha negara (ptun) jakarta telah menentukan, bahwa audit nilai kerugian rp1,3 trilun dengan bpkp cacat hukum.
hakim menilai, bpkp telah melanggar uu no.20 tahun 1997 perihal penerimaan negara bukan pajak, sebab mengaudit indosat-im2, tanpa izin regulator.
Informasi Lainnya:
eddy berharap keputusan ptun merupakan pertimbangan majelis hakim tindak pidana korupsi (tipikor), supaya indar atmanto selaku mantan direktur utama im2 dan dituding jaksa melakukan tindak pidana korupsi frekuensi 2,1 ghz ataupun 3g indosat-im2 dapat dibebaskan.
sementara tersebut, selama sidang lanjutan dugaan korupsi frekuensi 3g indosat-im2 melalui terdakwa indar atmanto di pengadilan tipikor menghadirkan saksi ahli staf pengajar institut teknologi bandung (itb), agung harsoyo.
ia menerangkan secara teknis terkait penyelenggara jaringan merupakan indosat bukan im2. karena tersebut, pks indosat-im2 atas kerja sama penggunaan jaringan sudah tidak keliru.
di dunia ketika ini tak banyak dan membeli perangkat sinkronisasi agar frekuensi 2.1ghz. layanan aplikasi data daripada im2, serta layanan suara/sms dari indosat yang pada saat bersamaan melewati frekuensi, bukan merupakan penggunaan frekuensi bersama, katanya.
dijelaskan, pks indosat-im2 merupakan penggunaan jaringan telekomunikasi, bukan pemakaian frekuensi bersama sebab agar penggunaan frekuensi bersama harus dibuktikan serta mengikuti syarat.
yakni, keberadaan perangkat pemancar daripada dua ataupun lebih dinas komunikasi radio, harus dibuktikan keberadaan pembedaan waktu, atau pembedaan objek wisata, serta pembedaan teknologi. mesti ada perangkat sinkronisasi, dan ada dokumentasi teknis yg menjelaskan bagaimana penggunaan frekuensi bersama diselenggarakan.
frekuensi bersama tidak bisa terjadi selama cuma Salah satu dinas komunikasi radio dan juga tidak memenuhi definisi pasal 15 pp. 53. juga, tak ada langkah lain yang dapat dilaksanakan untuk penggunaan frekuensi bersama disamping dari pembedaan masa, objek wisata serta teknologi, katanya.
sementara itu, luhut mp pangaribuan, kuasa hukum indar atmanto, mengaku lega pergi ke keterangan saksi-saksi yang dihadirkan. ia optimis, hakim tipikor mulai memahami persoalan teknis pks indosat-im2, serta berharap bijaksana memberikan putusan bebas selama terdakwa.