badan pemeriksa keuangan (bpk) mendapatkan sejumlah kelemahan atas pengelolaan juga pertanggungjawaban situs jaminan kesehatan warga (jamkesmas) juga garansi kesehatan daerah (jamkesda) dalam 33 provinsi seluruh indonesia.
bpk menyimpulkan adanya kelemahan dan signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo di jakarta, selasa.
hadi mengatakan, kelemahan itu diantara lain belum adanya database kepesertaan yang akurat, pemuktakhiran data warga miskin tidak diselenggarakan melalui bagus serta adanya perbedaan data masyarakat miskin antar instansi.
kemudian, ia meneruskan, terdapat risiko masyarakat miskin belum mendapatkan pelayanan kesehatan tidak mengeluarkan biasa karena tidak tercakup dalam program jamkesmas serta jamkesda.
selain itu banyak penyaluran, pencairan, penggunaan juga pertanggungjawaban dana jamkesmas yang belum pas dengan pedoman pelaksanaan jamkesmas selama 2010 juga 2011, katanya.
Lainnya: Menurunkan Berat Badan - Melangsingkan Badan - Obat Pelangsing - Menurunkan Berat Badan
menurut dia, kelemahan itu dapat menganggu lokasi website jamkesmas dan jamkesda supaya memenuhi hak warga miskin dan tak bisa, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h serta uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk tenntang pelayanan kesehatan penduduk selama beberapa properti sakit milik pemerintah dan mendapatkan keberadaan ketidakefisienan pada hal perbekalan farmasi serta standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan daripada 66 rumah sakit yang diperiksa, cuma Salah satu rsud dan sudah efektif pada membangun pelayanan obat pada instalasi farmasi, tutur hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain selain pemenuhan pemakaian perbekalan farmasi yang tak optimal merupakan tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan juga pendistribusian perbekalan farmasi yang belum mengikuti lokasi semua tahapan.
selain itu, masih banyak sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, serta rawat jalan yang tidak sesuai standar makanya pelayanan tak optimal, katanya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, tidak berbahaya, efisien juga terjangkau sehingga properti sakit publik mesti berbenah agar memperbaiki pelayanan dengan lebih efektif.
dengan itulah, sudah semestinya tak banyak masyarakat dan tidak bisa dilayani dengan bagus dengan rumah sakit, khususnya rumah sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, menurut data 2012, pemerintah sudah mempunyai sebanyak 627 unit rumah sakit pada berbagai indonesia.