Mahasiswa Mamuju desak buruh kontrak dihapus

mahasiswa selama kota mamuju, provinsi sulawesi barat menuntut pemerintah supaya menghapus sistem buruh kontrak.

sistem buruh kontrak yang masih marak terjadi sangat berdampak pada dan mengeksploitasi buruh oleh karenanya pemerintah harus menghapuskannya karena bertentangan dengan mutu keadilan di negeri ini, papar ketua pimpinan kota front perjuangan pemuda indonesia kabupaten mamuju, sabtu

ia mengatakan,sistem buruh kontrak dan sudah dinyatakan mahkamah konstritusi tidak banyak dasar hukumnya sementara pada faktanya di negeri ini sistem itu baru diberlakukan dan sangat mengeksploitasi buruh oleh karenanya pemerintah mesti tegas menghentikan juga menghapuskannya.

nasib buruh selama negeri ini masih memprihatinkan sebab perusahaan masih memberlakukan sistem buruh kontrak itu, oleh karenanya pemerintah mesti tegas menghapuskannya, katanya.

Informasi Lainnya:

ia meminta terhadap pemerintah supaya menyerahkan sanksi pada perusahaan yang memberlakukan sistem outsourcing bagi buruh, atau buruh kontrak yang tak sesuai melalui amanat undang-undang.

selain menuntut buruh kontrak dalam hapus, mahasiswa dan menyewa supaya buruh diberi upah bagus apalagi terhadap mereka yang bekerja di atas masa normal yakni selama atas 12 jam.

eksploitasi melalui upah rendah serta tidak layak dan baru terjadi padahal mereka harus bekerja selama atas normal dalam 12 produk supaya perusahaan. buruh merasa dieksploitasi. ini mesti dihentikan pemerintah, katanya.

menurut dia, pemerintah harus segera melindungi buruh melalui meminta perusahaan memberlakukan merek kerja pada delapan merek, serta tidak lagi selama 12 jam untuk buruh tidak lagi tereksploitasi sebab buruh merupakan aset penggerak ekonomi bangsa ini oleh karenanya harus dilindungi.

perusahaan serta harus memutuskan upah buruh dan bisa pas melalui upah minimun provinsi (ump) yang ditentukan pemerintah karena baru banyak perusahaan dalam daerah ini dan tak menyerahkan upah buruh pas dengan standar ump, ujarnya.

ia serta mendesak untuk perusahaan agar memberikan jaminan hari tua kepada buruh, jaminan kesehatan dan bersifat wajib dan membentuk peradilan perburuhan terhadap buruh dalam daerah untuk dapat memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah.

moment hari buruh 1 mei ataupun dikenal hari buruh sedunia mesti menjadi moment untuk tambah mensejahterakan buruh, serta pemerintah supaya selalu menawarkan lapangan kerja terhadap masyarakat dan memberikan studi serta layanan kesehatan bagi berbagai masyarakat selama negeri ini demi peningkatan kesejahteraannya, katanya.