kampanye hitam atau black campaign melalui media sosial, semisal facebook dan twitter mulai marak menjelang pemilihan gubernur/wakil gubernur dalam nusa tenggara barat pada mei 2013 serta pemilu anggota legislatif 2014.
ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) ntb m khuwailid dalam mataram, rabu, menyampaikan kaum pendukung juga simpatisan pasangan calon tertentu memanfaatkan media sosial untuk menyerang pribadi juga memfitnah pasangan kandidat lain, itulah dan calon anggota legislatif.
kampanye melalui media sosial atau jejaring sosial, semisal facebook dan twitter diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) no. 1/2012 tenntang dengan kampanye legislatif. namun supaya pilkada tak ada diatur dengan detail, ujarnya.
namun, ujarnya, ini harus dipahami dengan substansi dari masalah tersebut, walaupun tidak diatur secara normatif selama pkpu terkait dengan pilkada, ada perbuatan hukum yang dilarang, semisal menghasut, memfitnah serta menhina bagian lain.
Informasi Lainnya:
- Menghilangkan bekas jerawat
- Promosi Bisnis Internet
- Penjualan New Honda Jazz
- Cara Aman membersihkan Jerawat
ia menyampaikan, pada hal ini apakah perbuatan itu ditarik ke tindak pidana pemilu serta, di keuntungan ini bawaslu dapat mengikuti tindakan pas peraturan perundang-undangan yang berlaku, manakala ada laporan perihal gal tersebut.
kami bisa menikmati dari tema sulit, bila itu dilakukan dalam momen kampanye pemilu, tapi ini mesti melibatkan banyak bagian agar adalah kesepahaman bersama. selama jumlah tersebut bisa menggunakan undang-undang mengenai infomasi teknologi elektronik (ite), ujarnya.
upaya iini, menurut dia, agar pilkada maupun pemilu anggota legislatif bersih dari hal-hal yang tidak produktif, sebab menurut undang-undang kampanye tersebut diselenggarakan pada rangka memberikan pendidikan politik pada penduduk.
karena tersebut masalah ini harus diskusikan dengan aparat penegak hukum, semisal kejaksaan, kepolisian dan pengadilan, kpu, kpid serta bawaslu untuk ada Satu pemahaman. kalau ditarik ke tindak pidana pemilu, maka polisi dapat memproses, katanya.
khuwailid menyampaikan, di ini memang ada ruang kosong, sebab masalah ini tak diatur secara tegas selama regulasi dan ada. namun lubang tersebut mesti ditutup, namun ini tak mampu cuma dilakukan bawaslu dan kpid sendiri, sebab keuntungan itu merupakan otoritas institusi lain.
ketua komisi penyiaran indonesia daerah (kpid) ntb badrun am mengakui akhir-akhir ini media online termasuk pesan singkat serta sms dan jejaring sosial ada dimanfaatkan agar kampanye hitam.
tidak dapat dipungkiri menjelang pemilihan gubernur/wakil gubernur ntb 2013 dan pemilu anggota legislatif 2014 ada bagian yang membeli media online agar kampanye termasuk black campaign ataupun kampanye hitam, ujarnya.